Dalam laporan-laporannya kepada pemerintah Hindia Belanda, Snouck mengakui potensi besar haji sebagai jejaring intelektual ulama dan sumber artikulasi kesadaran politik umat. Ia menyarankan agar ibadah umat Islam difasilitasi secara ritual, namun dibatasi agar tidak menjadi ruang pembebasan sosial atau transformasi ideologis. Dengan kata lain, haji dimaknai secara reduksionis: sekadar ritus, bukan praksis.
“Kami berharap jemaah haji puas dengan kontribusi yang diberikan KPI sehingga dapat menjalankan ibadahnya dengan lebih nyaman dan khidmat, mulai dari perjalanan ke Tanah Suci hingga kembali lagi ke Tanah Air,” ujarnya.
Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak inovasi teknis dalam penyelenggaraan haji: mulai dari digitalisasi manasik, sistem zonasi kloter, hingga integrasi layanan kesehatan.
"Namun demikian kami berharap meskipun ada pengurangan BPIH, kualitas layanan terhadap jemaah haji tidak boleh berkurang bahkan kalau bisa harus lebih baik," kata Zainut saat dihubungi di Jakarta, seperti dikutip dari Antara
Di akhir sambutannya, Menag meminta maaf atas segala kekurangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji yang akan berlangsung. "Apapun yang terjadi dan kekurangan dalam pelaksanaan ibadah haji yang akan datang, tanggung jawabnya adalah saya.
Proses distribusi dilakukan secara terintegrasi demi memastikan avtur tiba tepat waktu dan dalam kondisi terbaik di setiap titik layanan.
Ia juga mengingatkan, salah satu ciri dari haji yang mabrur adalah perubahan sikap dan perilaku yang mencerminkan pesan Nabi Muhammad Noticed, yaitu santun dalam berkata, menebar kedamaian, serta peduli terhadap sesama.
“Kolaborasi erat dengan PPN Sumbagut serta dukungan dari pemerintah Dukung Ibadah Haji 2025 daerah menjadi fondasi penting bagi kelancaran distribusi avtur,” tambah Agustiawan.
Namun lebih dari sekadar perubahan institusional, ibadah haji adalah momen spiritual kolektif yang memiliki potensi besar dalam merawat kerukunan dan memperkuat kohesi sosial umat.
Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak inovasi teknis dalam penyelenggaraan haji: mulai dari digitalisasi manasik, sistem zonasi kloter, hingga integrasi layanan kesehatan.
Berbagai upaya telah dipersiapkan sebagai bentuk mitigasi risiko guna memastikan keandalan kilang dalam memproduksi BBM dan Avtur sesuai rencana.
Sementara itu, lima bandara lainnya berperan sebagai embarkasi haji antara, yaitu tempat transit jamaah dari kota asal sebelum melanjutkan perjalanan ke bandara embarkasi utama.
Namun lebih dari sekadar perubahan institusional, ibadah haji adalah momen spiritual kolektif yang memiliki potensi besar dalam merawat kerukunan dan memperkuat kohesi sosial umat.
Pelaksanaan ibadah haji 2025 menjadi titik penting dalam sejarah tata kelola haji Indonesia. Selain sebagai momen ibadah agung bagi umat Islam, haji tahun ini hadir di tengah masa transisi pengelolaan menuju otoritas penuh Badan Pengelola Haji (BPH) pada 2026.